Agama Konghuchu diakui kembali sebagai “agama resmi” Indonesia ?



Agama Konghuchu diakui kembali sebagai “agama resmi” Indonesia. Bagaimana dengan agama-agama asli Nusantara?

Pada perayaan Tahun baru Imlek Nasional ke 2557, 4 Februari 2006, Presiden Yudhoyono memberikan sambutan dan mengatakan antara lain (transkripsi sambutan Presiden RI, lihat di: http://www.presidensby.info/index.ph…/04/191.html):
“ …Hadirin yang saya muliakan,
Kesempatan yang baik pada sore hari ini, saya ingin menegaskan kembali penyataan saya dalam perayaan Imlek dari tahun yang lalu, mengenai status agama Konghuchu. Seperti yang saya katakan tahun yang lalu, pemerintah mengacu kepada Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1965, yang telah diundangkan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu adalah agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia.Di negeri kita, kita tidak menganut istilah, saya ulangi lagi, kita tidak menganut istilah agama yang diakui atau yang tidak diakui oleh negara. Prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Dasar kita adalah, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Negara tidak akan pernah mencampuri ajaran sesuatu agama karena masalah itu berada di luar jangkauan tugas dan kewenangan negara. Tugas negara adalah memberikan perlindungan, pelayanan dan membantu pembangunan dan pemeliharaan sarana peribadatan serta mendorong pemeluk agama yang bersangkutan agar menjadi pemeluk agama yang baik …Menteri Agama pada tanggal 24 januari 2006 yang lalu telah menegaskan, bahwa berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1965, yang kemudian dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969, maka Departemen Agama melayani umat Konghuchu sebagai umat penganut agama Konghuchu. Selanjutnya ditegaskan bahwa berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan menganggap itu maka Departemen Agama memperlakukan para penganut agama Konghuchu yang dipimpin oleh Pendeta Konghuchu adalah sah menurut Undang-Undang Perkawinan. Pencatatan perkawinan bagi para penganut agama Konghuchu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil. Karena itu, saya minta kepada kantor-kantor Catatan Sipil di seluruh tanah air untuk tidak ragu-ragu mencatatkan perkawinan bagi pemeluk agama Konghuchu, sama halnya dengan pencatatan pemeluk agama Kristen, Katolik, Budha, Hindu. Bagi pemeluk agama Islam sebagaimana kita ketahui bersama pencatatan itu dilakukan oleh Kantor Urusan Agama tingkat kecamatan.Sejalan dengan ketentuan pasal 12a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ke depan Departemen Agama juga akan memfasilitasi penyediaan guru-guru agama Konghuchu untuk mengajarkan materi pelajaran agama itu kepada murid-murid sekolah yang menganutnya. Dengan kebijakan baru ini, saya berharap tidak ada lagi perasaan di kalangan masyarakat Tionghoa yang menganut agama Konghuchu, bahwa mereka meperoleh perlakuan yang diskriminatif…”
Demikian tutur Presiden Yudhoyono.

Berbagai media memberitakan mengenai penegasan diakuinya kembali agama Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia, dan berbagai instansi pemerintahan juga telah melaksanakan kebijakan baru ini.
Kita semua ikut berbahagia, karena kini penganut agama Konghuchu telah dipulihkan kembali hak-haknya sebagaimana tertuang dalam Penetapan Presiden No 1 Tahun 1965 yang diundang-undangkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, yang menetapkan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghuchu merupakan agama resmi penduduk di Indonesia. Selain kembali diakui sebagai agama resmi yang setara dengan 5 agama lain (Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Buddha), juga memperoleh kembali hak agama Konghuchu untuk dicantumkan di dalam KTP dan hak menikah secara agama Konghuchu di Kantor Catatan Sipil. Presiden juga menjanjikan, bahwa anak-anak yang beragama Konghuchu akan mendapat pendidikan agama di sekolah-sekolah sesuai dengan agamanya.
Sebagaimana kita ketahui, agama Konghuchu dikenal sebagai agama dari etnis Tionghoa, dan seperti agama-agama “resmi” lainnya, merupakan agama “pendatang” di bumi Nusantara, karena sebelum agama-agama ini datang, di Nusantara telah berkembang agama-agama asli Nusantara.
Di masa Orde Baru, seluruh aktivitas peribadatan Konghuchu dilarang dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 14/ 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina.
Presiden Abdurrahman Wahid kemudian mencabut Inpres Suharto itu dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 6/ 2000, dan kini etnis Tionghoa bahkan dapat merayakan kembali Imlek secara bebas dan terbuka.
Hal ini sangat menggembirakan kita, karena kini para penyelenggara negara di Republik Indonesia perlahan-lahan sudah menunjukkan minatnya untuk mulai melaksanakan Pancasila dan UUD, sehubungan dengan masalah kebebasan beragama.
Kini ratusan ribu penganut agama Tao juga sedang menupayakan pengakuannya.
Namun di samping kegembiraan ini, ada ganjalan besar dan kegundahan di hati, sehubungan dengan masih adanya diskriminasi yang dialami oleh banyak agama asli dan aliran kepercayaan di bumi Nusantara.
Apakah benar di negeri ini ada kebebasan beragama seperti yang diucapkan oleh Presiden? Kenyataan di masyarakat tidaklah demikian. Dua jam sebelum sambutan Presiden dalam perayaan Imlek tersebut, pemukiman penganut Ahmadiyah di Lombok Barat dirusak dan dibakar massa. Enam rumah hangus, 17 bangunan lainnya rusak berat. Tak ada tindakan dari aparat negara untuk melindungi warganegara yang berbeda keyakinannya dengan masyarakat di lingkungannya.
Besoknya pada 5 Februari 2006, massa mendemo tempat ibadah agama Sikh, Gudwara, di Kecamatan Karang Tengah, Tangerang. Depag Tangerang bahkan memutuskan, bahwa komunitas Gudwara harus keluar dari Tangerang paling lambat 8 Agustus 2006.
Mungkin banyak di kalangan masyarakat Indonesia sudah tidak lagi mengetahui –atau tahu- bahwa sebelum agama-agama “resmi”, Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Buddha, kemudian kini Konghuchu, masuk ke Nusantara, di setiap daerah telah ada agama-agama atau kepercayaan asli, seperti agama Sunda Wiwitan yang kini tersisa pada etnis Baduy di Kanekes (Banten); agama Sunda Wiwitan aliran Madrais, juga dikenal sebagai agama Cigugur (dan ada beberapa penamaan lain) di Kuningan, Jawa Barat; agama Buhun di Jawa Barat; Kejawen di Jawa Tengah dan Jawa Timur; agama Parmalim, agama asli Batak; agama Kaharingan di Kalimantan; kepercayaan Tonaas Walian di Minahasa, Sulawesi Utara; Tolottang di Sulawesi Selatan; Wetu Telu di Lombok; Naurus di Pulau Seram di Propinsi Maluku, dll.
Bagi agama-agama “resmi”, agama-agama asli Nusantara tersebut didegradasi sebagai ajaran animisme, penyembah berhala /batu atau hanya sebagai aliran kepercayaan. Penilaian seperti ini terjadi karena sempitnya definisi mengenai apa itu agama, dan karena definisi ini dibuat oleh orang-orang dari agama-agama “resmi” tersebut.
Hingga kini, tak satu pun agama-agama dan kepercayaan asli Nusantara yang diakui di Republik Indonesia sebagai agama dengan hak-hak untuk dicantumkan di KTP, Akta Kelahiran, pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil dsb., walaupun tokoh-tokoh agama-agama tersebut telah memperjuangkannya, seperti yang telah dilakukan oleh pemuka agama Parmalim, agama asli etnis Batak.
Ketua Parmalim Toba-Samosir (Tobasa), Sumatera Utara, Raja Marnakkok Naipospos pada 21 Maret 2005 mengatakan, pengikut Parmalim di Tobasa mencapai 1.500 keluarga atau sekitar 6.000 jiwa. “Untuk mendapatkan akta, biasanya harus menyogok petugas atau mencantumkan salah satu dari lima agama yang diakui,” katanya kepada harian Kompas. Dalam kaitan itu para tokoh Parmalim, telah menemui DPRD Toba-Samosir agar pengikut mereka bisa memperoleh akta catatan sipil.
Hal yang sama dialami oleh penganut agama-agama asli Nusantara lain, seperti agama Sunda Wiwitan, yang juga tidak berhasil memperoleh pengakuan pernikahan menurut agamanya di kantor catatan sipil, sebagaimana sedang diperjuangkan oleh tokoh agama Sunda Wiwitan, Pangeran Djatikusumah.
Di KTP, apabila seseorang digolongkan ke agama-agama “resmi”, maka di kolom agama ditulis: (-), dan pernikahan tak dapat dilakukan di kantor catatan sipil. Jadi apabila seseorang ingin menikah dengan “resmi”, maka dia harus berdusta dan mendaftarkan diri sebagai penganut salah satu agama “resmi.”
Dengan kata lain, kalau seorang warga mau mendapat status “resmi”, maka dia harus munafik, yaitu pura-pura menganut satu agama “resmi”, kalau mempunyai agama (-).

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: